pocconference — Sejumlah pengamat politik mengingatkan bahwa meskipun dinilai lebih efisien secara prosedural, pengembalian wewenang pemilihan kepala daerah (Pilkada) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berisiko memundurkan demokrasi ke pola lama. Pola tersebut dinilai lebih elitis dan rentan menjadi ajang transaksi politik di balik layar. Oleh karena itu, sistem Pilkada langsung dinilai tetap lebih sejalan dengan semangat reformasi yang mengedepankan kedaulatan rakyat.
Demokrasi Bukan Hanya Soal Cara Memilih
Senada dengan peringatan tersebut, Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menyatakan bahwa makna demokrasi tidak boleh disempitkan hanya pada metode memilih pemimpin daerah. Menurutnya, persoalan mendasar yang muncul justru terletak pada tingginya biaya politik dalam kontestasi langsung, yang pada akhirnya sering memicu praktik korupsi.
“Inti masalahnya bukan sekadar dipilih langsung atau tidak, melainkan ongkos politik yang sangat mahal. Dari biaya besar itulah muncul dorongan untuk ‘balik modal’ setelah terpilih, dan ini merupakan salah satu akar korupsi di tingkat daerah,” jelas Dedi.
Dampak Sosial di Balik Kontestasi Langsung
Dedi juga menggarisbawahi bahwa dampak Pilkada langsung yang paling terasa di masyarakat melampaui sekadar persoalan biaya. Kontestasi terbuka kerap memicu polarisasi dan konflik horizontal yang merusak hubungan sosial kemasyarakatan.
“Polarisasi di tingkat akar rumput sangat nyata. Konflik horizontal muncul, ikatan sosial menjadi renggang, dan pola ini cenderung berulang dalam setiap siklus pemilihan,” imbuhnya.
Ia meyakini bahwa esensi demokrasi tidak harus selalu identik dengan keriuhan dan konflik di masyarakat. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kontestasi terbuka sering kali diwarnai oleh kampanye negatif, politik identitas, dan mobilisasi dukungan yang mengandalkan sentimen primordial.
“Kondisi seperti inilah yang kemudian meninggalkan luka dan membelah masyarakat secara tajam, bahkan lama setelah proses pemilihan usai,” tutup Dedi.