ptslot — Pemerintah telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Pascabencana Sumatera. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak bencana di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Tugas pokja ini adalah mengoordinasikan berbagai program lintas kementerian setelah fase tanggap darurat dinyatakan berakhir.

Fokus pada Pemulihan yang Berkelanjutan

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, menekankan bahwa pemulihan pascabencana tidak boleh hanya berfokus pada rehabilitasi infrastruktur fisik semata. Langkah yang lebih mendasar justru harus dimulai dari pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat kembali produktif dan mandiri secara ekonomi.

“Kami bertekad bahwa proses recovery, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascatanggap darurat harus dimulai dengan langkah-langkah pemberdayaan. Untuk itulah, kami membentuk Pokja Pemberdayaan Pasca Bencana,” jelas Cak Imin usai memimpin rapat terbatas di Jakarta.

Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga

Pokja ini akan melibatkan sejumlah kementerian teknis untuk memastikan program berjalan komprehensif. Beberapa di antaranya adalah Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Desa, serta Kementerian Koperasi dan UKM.

Sinergi dengan Berbagai Pihak

Dalam pelaksanaannya, Pokja Pemberdayaan Pascabencana Sumatera tidak akan bekerja sendiri. Cak Imin menyatakan bahwa akan ada sinergi dengan Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dibentuk langsung oleh Presiden.

Selain itu, pemerintah juga akan menggandeng berbagai pihak di luar struktur pemerintahan. Filantropi, badan amil zakat nasional (Baznas), dan lembaga corporate social responsibility (CSR) dari sektor swasta akan diajak bersinergi, khususnya dalam memetakan dan menjalankan program pemberdayaan yang tepat sasaran.

Dengan pendekatan yang terkoordinasi dan melibatkan banyak pemangku kepentingan ini, diharapkan pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.