Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, memperkirakan kerugian akibat banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera telah menembus Rp200 triliun.

Menurut Marwan, kerugian besar ini tidak lepas dari praktik pengelolaan hutan yang justru menimbulkan kerusakan ekologis. Ia menekankan, tak ada yang menyangka bencana akan sebesar itu.

“Jika ada pihak yang secara sah diberi wewenang mengelola hutan, tetapi menyebabkan kerusakan hingga merugikan negara Rp200 triliun, maka jelas harus ada yang bertanggung jawab,” ujarnya di kompleks DPR RI, Rabu.

Marwan menegaskan pentingnya adanya pihak yang bertanggung jawab, apalagi bencana ekologis ini juga menelan banyak korban jiwa. Setelah meninjau lokasi terdampak, ia menyebut masih banyak wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau. Meski logistik tersedia, distribusinya di lapangan menjadi tantangan tersendiri.

Ia juga menilai bahwa aparat TNI dan kepolisian siap membantu, namun bekerja tanpa arahan komando yang terpusat. Marwan berharap revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana dapat memperjelas peran BNPB sebagai pengarah fungsi penanggulangan bencana.

“BNPB seharusnya punya kewenangan mengatur alur penanganan, bukan memimpin satuan, tapi memastikan koordinasi berjalan efektif,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, melaporkan hingga Selasa, jumlah korban meninggal akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 708 orang.

Rinciannya: di Sumatera Utara tercatat 294 meninggal dan 155 masih hilang; di Aceh, 218 meninggal dan 227 belum ditemukan; di Sumatera Barat, 196 meninggal dengan 117 orang masih hilang.

Abdul Muhari menambahkan bahwa wilayah paling terdampak di Sumatera Utara meliputi Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Tapanuli Utara.

Sumber : pocconference.com